Bagi Abdul Kholik, dalam menghadapi era pembangunan global, Sidoarjo harus mampu melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam penggunaan sumber daya alamnya, termasuk sumber daya pesisir.
Pria yang akrab disapa “Cak Kolik” kelahiran Sidoarjo pada 12 April 1970 itu melihat ikon Sidoarjo yakni bandeng dan udang, diharapkan bisa sejajar dengan kota-kota lainnya dalam persaingan global, khususnya dalam bidang produksi pesisir.
Sebagai "kota delta" sudah sepatutnya jika Sidoarjo maju dan pesat dengan beragam hasil bumi pesisir terlebih Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten penyangga Kota Surabaya.
Masyarakat Sidoarjo yang agamis juga tak luput dari perhatiannya untuk mengembangkan Kabupaten Sidoarjo untuk lebih maju dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Jawa Timur.
Ia menyoroti penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan wilayah pesisir laut khususnya perikanan dan pertambakan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.
Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung revitalisasi sektor ini juga belum hadir, padahal dalam kurun waktu terakhir kondisi pertambakan di Sidoarjo cukup memprihatinkan dan jauh ketinggalan dengan daerah pesisir lainnya.
"Oleh karena itu, supaya tercapai keberhasilan program Revitalisasi Perikanan, maka harus melakukan penataan terhadap peraturan daerah yang sekiranya kurang mendukung pada pembangunan perikanan," ucapnya.
Politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai hasil tambak di Sidoarjo terus merosot bila dibandingkan dengan produksi pada dekade tahun 1990-an.
Kegagalan panen udang dan bandeng banyak dialami para pemilik tambak di Sidoarjo yang berakibat ada hasil tambak ikan di wilayah Sidoarjo terus menurun.
Banyak petambak mengeluhkan produksi tambak sekarang tidak bisa diandalkan karena hasilnya selalu menurun sehingga petani sering mengalami kerugian.
Kondisi ini terjadi sejak 2000 dan belum ada penanganan serius dari Pemerintah kabupaten Sidoarjo yang berakibat pada banyaknya petani tambak yang mulai beralih profesi supaya tidak menanggung kerugian lebih besar.
Wakil Ketua Dewan Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014 itu mengatakan DPRD akan segera membahas persoalan yang mengatur tentang perikanan termasuk persoalan produksi tambak.
"Kami ingin masalah perikanan membaik sehingga bisa membantu ekonomi warga, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia pertambakan," tuturnya.
Dengan potensi kurang lebih sekitar 15 ribu hektare untuk perikanan, maka perikanan khususnya tambak menjadi prioriotas, terutama masalah gagal panen oleh petani tambak yang sudah 15 tahun terjadi.
Ia juga berpendapat jika persoalan yang menimpa pertambakan di Sidoarjo harus segera tertangani dengan berbagai inovasi dan terobosan supaya bisa membuat petambak bisa menikmati hasil panen tambaknya dengan maksimal.
"Apalagi saat ini peningkatan rendemen hasil perikanan tambak yang juga ikon kota Sidoarjo dengan kebutuhan industri perikanan harus juga dipikirkan," kilah pria yang pernah bekerja sebagai karyawan Pabrik Kertas Pakerin itu.
Ia menilai masih banyak kendala lain yang menyebabkan merosotnya produksi dan budidaya perikanan tambak ini.
"Tingginya eksternal input (pakan luar) telah menyebabkan kualitas tambak menjadi menurun. Ditambah lagi dengan serangan virus udang yang terjadi beberapa tahun terakhir ini," timpalnya.
Sampai saat ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum pro-rakyat, khususnya petambak yang ada di Sidoarjo.
Sang legislator berharap agar para pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera membantu memecahkan masalah yang selama ini dihadapi oleh para petambak.
Pria yang akrab disapa “Cak Kolik” kelahiran Sidoarjo pada 12 April 1970 itu melihat ikon Sidoarjo yakni bandeng dan udang, diharapkan bisa sejajar dengan kota-kota lainnya dalam persaingan global, khususnya dalam bidang produksi pesisir.
Sebagai "kota delta" sudah sepatutnya jika Sidoarjo maju dan pesat dengan beragam hasil bumi pesisir terlebih Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten penyangga Kota Surabaya.
Masyarakat Sidoarjo yang agamis juga tak luput dari perhatiannya untuk mengembangkan Kabupaten Sidoarjo untuk lebih maju dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Jawa Timur.
Ia menyoroti penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan wilayah pesisir laut khususnya perikanan dan pertambakan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.
Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung revitalisasi sektor ini juga belum hadir, padahal dalam kurun waktu terakhir kondisi pertambakan di Sidoarjo cukup memprihatinkan dan jauh ketinggalan dengan daerah pesisir lainnya.
"Oleh karena itu, supaya tercapai keberhasilan program Revitalisasi Perikanan, maka harus melakukan penataan terhadap peraturan daerah yang sekiranya kurang mendukung pada pembangunan perikanan," ucapnya.
Politikus asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai hasil tambak di Sidoarjo terus merosot bila dibandingkan dengan produksi pada dekade tahun 1990-an.
Kegagalan panen udang dan bandeng banyak dialami para pemilik tambak di Sidoarjo yang berakibat ada hasil tambak ikan di wilayah Sidoarjo terus menurun.
Banyak petambak mengeluhkan produksi tambak sekarang tidak bisa diandalkan karena hasilnya selalu menurun sehingga petani sering mengalami kerugian.
Kondisi ini terjadi sejak 2000 dan belum ada penanganan serius dari Pemerintah kabupaten Sidoarjo yang berakibat pada banyaknya petani tambak yang mulai beralih profesi supaya tidak menanggung kerugian lebih besar.
Wakil Ketua Dewan Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014 itu mengatakan DPRD akan segera membahas persoalan yang mengatur tentang perikanan termasuk persoalan produksi tambak.
"Kami ingin masalah perikanan membaik sehingga bisa membantu ekonomi warga, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia pertambakan," tuturnya.
Dengan potensi kurang lebih sekitar 15 ribu hektare untuk perikanan, maka perikanan khususnya tambak menjadi prioriotas, terutama masalah gagal panen oleh petani tambak yang sudah 15 tahun terjadi.
Ia juga berpendapat jika persoalan yang menimpa pertambakan di Sidoarjo harus segera tertangani dengan berbagai inovasi dan terobosan supaya bisa membuat petambak bisa menikmati hasil panen tambaknya dengan maksimal.
"Apalagi saat ini peningkatan rendemen hasil perikanan tambak yang juga ikon kota Sidoarjo dengan kebutuhan industri perikanan harus juga dipikirkan," kilah pria yang pernah bekerja sebagai karyawan Pabrik Kertas Pakerin itu.
Ia menilai masih banyak kendala lain yang menyebabkan merosotnya produksi dan budidaya perikanan tambak ini.
"Tingginya eksternal input (pakan luar) telah menyebabkan kualitas tambak menjadi menurun. Ditambah lagi dengan serangan virus udang yang terjadi beberapa tahun terakhir ini," timpalnya.
Sampai saat ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih belum pro-rakyat, khususnya petambak yang ada di Sidoarjo.
Sang legislator berharap agar para pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera membantu memecahkan masalah yang selama ini dihadapi oleh para petambak.
0 komentar:
Posting Komentar